undang undang 40 tahun 2007. Citra Aditya Bakti. undang undang 40 tahun 2007

40, LN. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Gedung JDIHN. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang kebijakan pembiayaan bagi Perseroan; Peraturan Gubernur tentang SPM perseroan; Peraturan Gubernur tentang masa transisi pengalihan aset, keuangan, sumber daya manusia, hak dan kewajiban yang. Perseroan Terbatas. PT. E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 40 Tahun 2007 yang terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 yang menjelaskan sebagi berikut; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;. PERATURAN. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan. Katalog Produk. E. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Indonesian Company Law Bilingual – Law No 40 of 2007 on Company Law (Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (bilingual, english-Indonesia), sebagaimana diubah dengan Perpu 2/2022 – as amended by Perpu 2/2022 available in PDF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan. NOMOR 40 TAHUN 2008. Saya ingin menanyakan apa konsekuensi PT yang anggaran Dasarnya belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Terbaru yakkni UU Nomor 40 Tahun 2007, namun AD/ART nya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebelum Undang-Undang tersebut disahkan. Pasal 5. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Berlaku. Penulisan Tugas Akhir yang berupa penulisan karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) pada Progam Pacsasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam. PENGEMBANGAN JENJANG KARIR PROFESIONAL PERAWAT . KETENTUAN PENUTUP. 1995 DAN UU NO. Hal iniBerdasarkan Undang Undang nomor 40 tahun 2007, langkah-langkah proses likuidasi meliputi sebagai berikut. 000 ( lima puluh juta rupiah ), sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Sementara itu, hak yang tertera pada Pasal 52 Ayat 1 adalah sebagai berikut:UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bentuk. Amar Putusan. 1995 DAN UU NO. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, dalam penelitiannya peneliti lebih memfokuskan pembahasannya mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan PT (Mahmudah, 2012). METADATA PERATURAN. 2007/NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. Tempat Penetapan. 2004/ No. mohon bantuan dari pihak ibu utk membuatkan perbandingan perbedaan mengenai perubahan2 yang terjadi antara UU PT yang lama (No. Judul. Lama Bekerja Di Perpustakaan No. Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta peraturan Pemerintah No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3),. UMUM : Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu: 1. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Ketiga atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila menilisik pada berbagai problemaika dalam penelitian terdahulu, maka yang membedakannya adalah penelitian ini membahas terkait tanggungjawab Direksi dalam. Pasal 20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa :9 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2007, dilahirkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang mencabut keten-tuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, artinya bahwa pengaturan tentang Per-seroan Terbatas telah diperbaharui bah-kan hingga saat ini masih berlaku serta 2 M. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 51 menjadi Undang-Undang No. UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. KETENTUAN PENUTUP. Ukuran pratayang JPG ini dari berkas PDF ini: 364 × 600 piksel Resolusi lainnya: 146 × 240 piksel | 291 × 480 piksel | 466 × 768 piksel | 1. Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Khususnya Bab V mengenai Layanan Perpustakaan dengan fokus implementasi Pasal 14, DiBadan. 67, TLN NO. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATAS. Pasal 40. Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, dan KomisarisDi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahanperubahan tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor l Tahun 1995. NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Consideration : a. 40 Tahun 2007 adalah undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 5, no. JAWAB: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa. 40 TH 2007 TENTANG. "Implementasi Pasal 74 Undang-undang No. ” Pasal 20 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPP No. dan . bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; w w w . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Mengingat : 1. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara. Diundangkan 5 bulan yang lalu. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ()Dalam ketentuan umum bab I pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Istilah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lihat, Bayu Dwi Anggono,. Melihat kebutuhan dunia usaha dan pelaku usaha akan penerangan sekitar pelaksanaan dan dampak Undang-Undang No. Citra Aditya Bakti. TJSL selama kurun lima tahun terakhir gencar dikampanyekan oleh pemerintah, terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. whereas the national economy, which is operated on a basis of economic democracy with principles of community, efficiency, justice, sustainability, environmental awareness,. Undang-undang (UU) NO. DENGAN RAHMAT. . Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi. TENTANG. Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program. 40/2007. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility yang kini kian marak diimplementasikan berbagai macam perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang. Keberadaan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut diharapkan mampu menjamin. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. 100 piksel, ukuran berkas: 583 KB, tipe MIME: application/pdf, 140 halaman)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi pada badan hukum koperasi. 16 Agust 2007. No. Rahayu Hartini, Analisis Yuridis UU No. Banyak perubahan dilakukan untuk cetakan ketiga ini, utamanya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di samping juga dilakukan penyesuaiannya dengan perkembangan berbagai aturan hukum lainnya. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4/26/2007. Nah, dari nominal ini, 25 persen nya harus ditempatkan dan disetor penuh yang penyetorannya dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun. NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 40 tahun 2007 by Binoto Nadapdap, 2012, Permata Aksara edition, in Indonesian - Cet. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. 2007/NO. RUPS Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, mislanya dalam bentuk benda tidak bergerak. PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. UU Nomor 40 Tahun 2007. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 29, LN. dapsat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang telah disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007, ketentuan tersebut menggantikan berlakunya 1) Munir Fuady, “Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis”,, PT. Hari adalah hari kalender. best regard Mega / PT. Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut. DASAR HUKUM Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) UUPT berbunyi "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 40 Year 2014. Energi - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. UMUM. 177Pengujian Pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, selain rencana kerja, direksi juga dapat mengajukan rencana untuk pelaksanaan TJSL ini untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan bahwa sebuah Perseroan harus memiliki modal dasar sebesar Rp50 juta. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan. Thanks to Mas Ipung atas postingnya. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 40: Tahun: 2007: Tentang: PERSEROAN TERBATAS: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. ----- ,Undang-Undang No. Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Ketentuan tersebut dicabut dengan PP No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan saya sebut “UPB”). 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Pangeran Hidayat No. UU No. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. BAB II Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman (Pasal 7 – Pasal 30). 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; w w w . Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-UU No. . Berikut ini 5 Undang-Undang CSR di Indonesia dilansir dari laman hukumonline. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pajak Indonesia. 2007/NO. NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANY BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Considering : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara. 47 TahunPeraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 000. Bandung, 1999, hlm. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. I. Pasal 53 ayat. ABSTRAK PERATURAN. 1 TH. go. Achmad, Tarmizi. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Undang-Undang – 40 TAHUN 2007. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, Dalam Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (“PP”) No. METADATA PERATURAN. implementasi prinsip corporate social responsibility (csr) berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. ” (ayat 1). 1 TH. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pajak Indonesia. 47 Tahun Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 11 TAHUN 2020 – Mencabut Undang-Undang Nomor UU 1 TAHUN 1995 ; Jumlah Unduhan: 24310 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 239. Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, Jakarta: Forum Sahabat Jika PT saya tidak disesuaikan dengan UU No. Paket Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan PT sesuai dengan UU No. Pengumuman pembubaran oleh likuidator melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Menu Peraturan. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. JENIS DOKUMEN. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak menjelaskan secara detail, maka cakupan tugas Dewan Komisaris dalam hal ini menjadi sangat luas. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh. Undang Undang ini merupakan Undang Undang yang digunakan untuk mengatur mengenai laporan tahunan yang dimiliki Perseroan Terbatas. Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. Deden. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas T.